Breaking News

Anggaran Belum Berpihak Ke Infrastruktur Perkotaan

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah beigtu gencar membangun infrastruktur. Pada tahun anggaran 2018, pemerintah berencana menganggarkan dana sebesar Rp. 409 Trilliun. Dengan jumlah anggaran yang begitu besar, sudahkan adilkah pemerintah membangun anggaran perkotaan dan pedesaan yang seimbang?


Selama empat tahun terakhir ini, Kabinet Kerja telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1.370,7 trilliun. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil.

Apakah jumlah dana anggaran yang lmelebihin 1000 trilliun tersebut sudah memenuhi anggaran? Jawabannya tidak. Pemerintah memperkirakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur selama 2015-2019 adalah sejumlah Rp. 4796,2 trilliun. APBN dan APBN direncanakan menyumbang Rp. 1978,6 trilliun (41,3%) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direncanakan memberikan Rp. 1066,2 trilliun atau (36,5%).

Citra Pradipta

Dengan jumlah dana yang dianggarkan begitu besar, mengapa Pemerintah saat ini masih sulit memacu pertumbuhan ekonomi hingga 6%, ketika pertumbuhan ekonomi saat ini dipatok 5%.

Menurut Ketua Umum Ikatan Asosiasi Perencanaan Indonesia, Bernardus Djonoputro, pemerintah belum banyak menyentuh infrastruktur perkotaan, seperti sistem transportasi massal dan air bersih. Infrastruktur yang harus dibangun, menurut ia, harus membangun infrastruktur bagi masyarakat perkotaan yang bekerja harian dan tinggal di Jakarta.

Meskipun terlihat tidak fair bagi masyarakat pedesaan, pernyataan yang disampaikan diatas ada benarnya. Hingga saat ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa sumber pertumbuhan ekonomi terbesar adalah di perkotaan bukan di pedesaan. Hal ini disebabkan karena perputaran ekonomi terjadi di perkotaan.

Apabila pemerintah ingin mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka pendek, pemerintah harus fokus membangun infrastruktur perkotaan dengan lebih baik. Jika pemerintah ingin fokus kepada ketahanan ekonomi jangka panjang, pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah yang tepat dengan membangun infrastruktur di desa dengan dana transfer ke daerah yang cukup besar.

Penulis setuju dengan kebijakan pemerintah. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat akibat fokus pembangunan ke daerah, pemerintah harus berfokus kepada masyarakat kecil. Namun, demi memenuhi target pertumbuhan ekonomi, sudah saatnya pemerintah melibatkan swasta dalam membangun infrastruktur baik di perkotaan dan pedesaan.

Jalan layang semanggi merupakan salah satu proyek yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam membangun infrastruktur perkotaan, kita berharap agar daerah-daerah perkotaan lain dapat mandiri, seperti Jakarta dalam membangun proyek-proyek tersebut. Ketika pemerintah pusat fokus membangun infrastruktur di daerah terpinggir, pemerintah kota harus fokus membangun proyek-proyek yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, demi meningkatkann pertumbuhan ekonomi.

Sumber : theindonesianist

No comments